Dalam gelapnya dini hari, di Kampung Baru, Harjamukti, Depok, suara sirene memecah kesunyian. Polisi datang dengan niat menegakkan hukum, membawa surat perintah untuk menangkap seorang pria—ketua organisasi masyarakat yang diduga terlibat penganiayaan dan kepemilikan senjata api.
Namun, langkah hukum itu disambut dengan amarah. Warga, yang melihat sosok tersebut sebagai pelindung dan pemimpin, merasa terancam. Dalam sekejap, emosi membara, dan tiga mobil polisi menjadi korban amukan massa, dibakar hingga hangus tak bersisa.
Peristiwa ini bukan sekadar tentang hukum dan pelanggaran. Ini tentang kepercayaan yang rapuh antara aparat dan masyarakat. Tentang bagaimana penegakan hukum bisa memicu konflik ketika komunikasi dan pemahaman tidak terjalin dengan baik.
Di balik asap yang membumbung dari kendaraan yang terbakar, ada pertanyaan yang menggantung: bagaimana membangun jembatan antara hukum dan hati nurani? Bagaimana memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dirasakan adil oleh semua pihak?
Insiden di Depok menjadi cermin bagi kita semua. Bahwa dalam setiap tindakan hukum, ada kebutuhan untuk empati, dialog, dan pendekatan yang manusiawi. Agar hukum tidak menjadi alat pemecah, tetapi menjadi perekat yang menyatukan masyarakat dalam keadilan dan kedamaian.