Pendidikan kesetaraan di Indonesia seharusnya menjadi jalan keluar bagi mereka yang ingin mendapatkan ijazah tanpa harus melewati jalur pendidikan formal yang kaku. Namun, realitasnya, bagi orang dewasa, pendidikan kesetaraan justru terasa seperti hukuman dengan jangka waktu yang terlalu lama. Bayangkan saja, Paket A harus ditempuh selama 3 hingga 4 tahun, kemudian Paket B selama 3 tahun, dan Paket C juga 3 tahun. Totalnya bisa mencapai 9 hingga 10 tahun! Ini jelas bukan solusi tepat bagi mereka yang ingin segera memperoleh ijazah untuk melamar kerja atau meningkatkan kualitas hidup.
Orang dewasa yang mengejar pendidikan kesetaraan biasanya memiliki kondisi berbeda dari anak-anak dan remaja. Mereka harus bekerja, menghidupi keluarga, atau memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya. Apakah adil jika mereka dipaksa mengikuti sistem yang dibuat dengan asumsi bahwa mereka bisa belajar dengan ritme yang sama seperti siswa sekolah formal? Ini menunjukkan betapa sistem pendidikan kesetaraan masih sangat tidak fleksibel dan tidak mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dewasa.
Salah satu masalah utama dalam pendidikan kesetaraan adalah ketidakmampuan sistem untuk membedakan antara peserta didik usia anak-anak dan orang dewasa. Seharusnya ada kebijakan khusus yang memungkinkan mereka yang sudah memiliki pengalaman hidup dan keterampilan tertentu untuk menyelesaikan pendidikan lebih cepat. Di banyak negara lain, ada sistem pengakuan pembelajaran lampau (RPL) yang memungkinkan orang dewasa mendapatkan pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang sudah mereka miliki. Dengan demikian, mereka tidak perlu mengulang dari awal, tetapi bisa langsung mengikuti ujian untuk mendapatkan ijazah dalam waktu yang jauh lebih singkat.
Sayangnya, di Indonesia, sistem seperti ini belum diterapkan secara luas. Banyak lembaga pendidikan kesetaraan masih terjebak dalam model pembelajaran yang terlalu birokratis, tidak efisien, dan tidak fleksibel. Sementara itu, peserta didik yang ingin mempercepat proses belajar mereka malah dihadapkan dengan aturan kaku yang menghambat mereka untuk maju lebih cepat.
Pemerintah dan lembaga pendidikan kesetaraan harus segera melakukan reformasi besar-besaran. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:
- Memperpendek durasi pendidikan bagi peserta didik dewasa dengan sistem akselerasi yang jelas dan terstruktur.
- Menerapkan sistem RPL untuk mengakui keterampilan dan pengalaman yang sudah dimiliki peserta didik.
- Menyediakan lebih banyak opsi pembelajaran daring dan fleksibel agar peserta didik bisa menyesuaikan jadwal belajar mereka sendiri.
- Menghapus birokrasi yang tidak perlu dan mempercepat proses administrasi bagi mereka yang ingin segera menyelesaikan pendidikan.
Jika perubahan ini tidak segera dilakukan, pendidikan kesetaraan akan terus menjadi program yang lebih banyak menghambat daripada membantu. Orang dewasa yang ingin melanjutkan pendidikan mereka berhak mendapatkan sistem yang lebih adil, fleksibel, dan efisien. Sudah saatnya kita berhenti melihat pendidikan kesetaraan sebagai jalur sekunder yang lambat dan mulai menjadikannya sebagai solusi nyata untuk pendidikan yang lebih inklusif dan efektif bagi semua.
Pendidikan adalah hak setiap orang, tetapi sistemnya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, tetapi jangan biarkan sistem yang kaku menghambat perjalanan menuju masa depan yang lebih baik. Perubahan harus diperjuangkan agar pendidikan benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar formalitas tanpa hasil nyata.Baca juga: Kejar Paket C di Indonesia Lama Banget Kayak Maraton Tanpa Garis Finish